Pentingnya Klausul Force Majeure Pasca Pandemi
Mengapa definisi Force Majeure dalam kontrak Anda harus diperbarui untuk mencakup pandemi dan gangguan global lainnya.
4 February 2026
Berita & Artikel Hukum
Wawasan hukum terbaru, analisis regulasi, dan panduan praktis dari tim ahli Sukila Lawfirm.
UU PDP: Apa yang Harus Disiapkan Perusahaan?
Sanksi miliaran rupiah menanti perusahaan yang lalai menjaga data pribadi pengguna. Simak checklist kepatuhan UU PDP.
3 February 2026
Mencegah Sengketa Waris di Perusahaan Keluarga
Konflik generasi kedua seringkali menghancurkan bisnis yang dibangun susah payah. Solusi: Family Constitution.
2 February 2026
5 Jebakan Hukum yang Sering Diabaikan Startup Sebelum Fundraising
Jangan sampai deal investasi Anda batal karena masalah legalitas yang sepele. Pelajari 5 aspek krusial yang wajib diaudit sebelum pitching ke investor.
1 February 2026
PKPU vs Kepailitan: Mana yang Tepat?
Jangan salah langkah saat menghadapi hutang jatuh tempo. Pahami beda PKPU dan Pailit untuk menyelamatkan aset.
30 January 2026
Merger vs Akuisisi: Panduan Strategis untuk Direksi Korporasi
Memahami implikasi hukum, pajak, dan ketenagakerjaan dari keputusan Merger atau Akuisisi bagi ekspansi bisnis Anda.
28 January 2026
Cara Melaporkan Penipuan Investasi Bodong
Langkah hukum efektif bagi korban investasi bodong untuk mengupayakan pengembalian dana (refund).
25 January 2026
Legalitas Tanah Girik vs Sertifikat Hak Milik
Mengapa Anda harus segera mengonversi tanah Girik menjadi SHM? Risiko mafia tanah mengintai aset yang tidak bersertifikat.
22 January 2026
Harta Gono-Gini: Lindungi Aset Anda Sebelum Sengketa Perceraian
Apakah warisan termasuk harta gono-gini? Bagaimana dengan hutang pasangan? Simak panduan lengkap pembagian harta bersama menurut hukum Indonesia.
20 January 2026
Omnibus Law: Dampak pada UMKM
Penerapan Undang-Undang Cipta Kerja memberikan angin segar sekaligus tantangan baru bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dalam artikel ini, kita akan membedah poin-poin krusial yang perlu diketahui setiap pengusaha.
Kemudahan Perizinan
Salah satu poin utama adalah penyederhanaan birokrasi melalui sistem OSS (Online Single Submission) Berbasis Risiko. Kini, izin usaha disesuaikan dengan tingkat risiko kegiatan usaha:
- Risiko Rendah: Cukup NIB (Nomor Induk Berusaha).
- Risiko Menengah: NIB + Sertifikat Standar.
- Risiko Tinggi: NIB + Izin.
“Perubahan ini memangkas waktu pengurusan izin hingga 70%,” ujar Budi Santoso, Partner di Sukila Lawfirm.
15 January 2026